Month: July 2023

Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres Harus Dilawan

Jakarta, CNN Indonesia

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai gugatan uji materil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat minimal usia calon presiden-calon wakil presiden yang diatur di UU Pemilu harus dilawan. Menurutnya, gugatan itu sangat salah secara konstitusi.

Pernyataan ini dia sampaikan bertalian dengan isu Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka didukung maju jadi cawapres meskipun usianya belum cukup sesuai UU. Sejumlah survei pun menyatakan elektabilitas Gibran merangkak naik.

“Secara teks dan konteks konstitusionalisme, kalau ditanya apakah salah ikhtiar mengubah syarat umur capres-cawapres melalui putusan MK itu? Jawaban saya dengan tegas dan lantang adalah sangat salah dan harus dilawan!” kata Denny di akun Twitter-nya, dikutip Selasa (25/7).

Ia berpendapat PSI bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda. Menurut Denny, PSI memiliki intrik politik agar Gibran bisa ikut bertanding di Pilpres 2024 dengan memohon penurunan syarat usia capres atau cawapres dari 40 menjadi 35 tahun.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu pun mengatakan PSI bukan parpol yang independen karena selalu sejalan dengan kepentingan politik pribadi Jokowi.

“Termasuk soal dinasti Jokowi dan perwalikotaan Kaesang di Depok. Oleh sebab itu, kemungkinan permohonan uji syarat umur cawapres menjadi 35 tahun mesti dibaca sebagai upaya PSI dan Jokowi untuk membuka peluang Gibran menjadi cawapres,” kata dia.

Selain itu, lanjut Denny, MK akan menabrak norma dan etika konstitusional jika memutuskan batas minimal umur capres-cawapres turun menjadi 35 tahun. Sebab, aturan minimal umur capres-cawapres itu adalah adalah open legal policy.

Artinya, kata dia, ketentuan itu merupakan kewenangan pembuat undang-undang dalam proses legislasi di parlemen.

“Bukan kewenangan MK untuk menentukan batas umur capres-cawapres melalui proses ajudikasi,” ucapnya.

Ia menegaskan hukum tidak boleh dipermainkan dan disesuaikan dengan kepentingan politik siapapun. Denny berharap MK tak mengabulkan gugatan PSI itu karena faktor Gibran atau Jokowi.

“Kalaupun misalnya PSI dianggap punya legal standing sekalipun, permohonan semestinya ditolak,” katanya.

Gugatan soal syarat minimal usia capres-cawapres di UU Pemilu itu diajukan PSI ke MK pada 9 Maret lalu. PSI tidak setuju dengan syarat capres-cawapres minimal berusia 40 tahun dan menganggap aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Ketua DPP PSI Dedek Prayudi pun merespons pernyataan Denny. Menurutnya, tudingan Denny sama sekali tak berdasar.

“Tapi kami tidak heran karena datangnya dari Mas Denny. Kita sama-sama tahu lah,” ujar Dedek saat diwawancara CNNIndonesia.com, Selasa.

Ia membeberkan alasan PSI mengajukan judicial review syarat minimal usia capres-cawapres ke MK. Pertama, kata Dedek, di UU Pemilu tahun 2003 dan 2008, usia minimal capres-cawapres yaitu 35 tahun.

Kedua, alasan usia kurang dari 40 tahun yang jadi landasan revisi UU Pemilu tahun 2017 tak punya landasan yuridis dan sains.

“Ketiga, ada 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia usia 35-39 tahun terhalang menjadi capres dan cawapres,” kata dia.

Keempat, lanjut Dedek, tidak ada aturan usia minimal untuk menteri. Padahal, kata dia, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 memungkinkan tiga menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, menjadi pelaksana tugas kepresidenan dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan bersamaan.

“Kelima, kelompok usia 36-40 tahun sama-sama di kategori dewasa akhir dan usia 18-40 tahun kecenderungan korupsinya lebih rendah berdasarkan Indeks Prestasi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2021 merujuk kepada BPS,” ucapnya.

Dia pun membantah gugatan PSI ini semata hanya demi mengakomodasi kepentingan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Dedek menegaskan PSI memperjuangkan hak politik warga.

“Apakah ini soal Gibran? Ini adalah soal hak 21,2 juta anak muda usia 35-39 tahun. Termasuk saya, kalau mas Gibran usianya segitu, ya, berarti termasuk beliau juga,” ujar dia.

(psr/tsa)


[Gambas:Video CNN]



Airlangga Hartarto Diperiksa Kejagung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus mafia minyak goreng. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.

“Ya kita harus menghormati proses hukum di manapun, di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Semua harus menghormati,” kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2023).

Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus mafia minyak goreng, yakni tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit.

Awalnya, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan perdana Airlangga Hartarto pada 18 Juli 2023. Namun, dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik memutuskan untuk meminta keterangan Airlangga lantaran melihat adanya urgensi dalam rangka pengusutan kasus mafia minyak goreng tersebut.

Untuk itu, Kejagung kembali memanggilnya setelah tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 18 Juli 2023 lalu.

“Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung beban kerugian diberikan kepada tiga korporasi ini, tidak dibebankan kepada para terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kami menggali dari sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan ini,” jelas Ketut.

“Menggali dari sisi evaluasi kebijakan, dari sisi pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara cukup signifikan menurut putusan MA, kurang lebih Rp6,7 triliun. Dari hasil putusan MA inilah akan kami dalami semua menghasilkan saksi-saksi yang patut kita periksa,” sambungnya.

Ketut menyadari situasi saat ini merupakan tahun politik. Namun dia menegaskan kerja Kejagung selalu profesional dan transparan ke publik.

“Harapan tim penyidik dan kami di kejaksaan, harap hadir. Harapan kami agar hadir, karena yang dipanggil adalah kewajiban. Semua yang dipanggil saksi adalah kewajiban, kewajiban hukum dan tidak ada alasan untuk menghindari panggilan,” Ketut menandaskan.

Usai Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka kasus penyalahgunaan izin fasilitas ekspor minyak goreng, Presiden Jokowi minta agar kasus mafia minyak goreng diusut tuntas. Sementara itu, salah tersangka merupakan Dirjen Kemendag.

Kenali Senam untuk Ibu Hamil | ReliDoc

Hal yang perlu diperhatikan juga saat melakukan senam ibu hamil adalah durasi. Durasi latihan bisa bervariasi tergantung pada tingkat kebugaran dan kesehatan ibu hamil, namun sekitar 30 menit hingga 1 jam per sesi biasanya disarankan. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter atau instruktur senam jika kamu memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai senam selama kehamilan.

Untuk ibu hamil yang membutuhkan pengecekan USG 2D/3D/4D bisa dengan layanan Reli Monic secara gratis. Reli Monic adalah fasilitas mobile clinic pertama di industri asuransi Indonesia, dilengkapi dengan mesin USG 2D/3D/4D serta didukung tenaga medis profesional berpengalaman. Cara mendapatkan layanan USG dan konsultasi kehamilan gratis:

  • Kunjungan Reli Monic ke PT
  • Datang ke Lokasi Reli Monic, bagi peserta dengan mendaftar layanan Reli Monic melalui aplikasi ReliDoc.
  • Reli Monic Special Moment, seperti acara Bakti Sosial bersama Asuransi Reliance dan RS EMC Cikarang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, di Living Plaza Jababeka, bagi masyarakat umum.
  • Chat Dokter to Reli Monic

Bagi peserta Asuransi Reliance, dapat menggunakan Aplikasi ReliDoc untuk konsultasi dengan dokter perihal keluhan yang dialami. Nikmati fasilitas telemedicine Chat Dokter 24/7 secara gratis di aplikasi ReliDoc. Yuk langsung download aplikasi ReliDoc, kini tersedia di Google Play dan juga App Store.

ReliDoc One stop solution mobile app, kemudahan informasi dalam genggaman.

Percepat Proses Seleksi, Menkominfo Pilih Dirut BAKTI Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bakal mempercepat proses pemilihan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan memilihnya pada Agustus.

“Oh ini mau dipercepat. Iya kita pilih ini menuju 20 [kandidat], entar [jadi] tiga, dan kita nanti pilih satu,” ujar dia, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7).

“Iya, iya kita akan pilih [di Agustus ini],” lanjutnya, menjawab pertanyaan wartawan.

Hal itu diungkapkan Budi usai menyambangi Kejagung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat itu, ia didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Pelaksana Tugas Dirut BAKTI Arief Tri Hardiyanto.

Budi menjelaskan tujuan rombongan Kominfo ke Kejagung ini adalah untuk meminta pendampingan hukum terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Menyoal vendor yang akan melanjutkan proyek pembangunan tower selular BAKTI, pihaknya akan melakukan peninjauan ulang. Ia mengklaim akan melakukannya dengan cepat.

“Itu nanti akan kita review, kita akan lihat. Kan tender butuh waktu, kan ada skema-skema banyak lah. Misalnya nego harga. Tapi yang pasti akan segera,” tuturnya.

Di samping itu Budi juga menyampaikan isi pembahasan saat bertemu dengan Kejagung, di antaranya agar proyek BTS 4G tersebut dapat dirampungkan.

“Bagaimana percepatan pembangunan proyek BTS,” kata Budi.

Sebelumnya, Budi menargetkan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) rampung tahun ini.

Target tersebut sesuai dengan tugas utama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada Senin (17/7).

“Kalau soal BTS harus dilanjutkan, harus terwujud dan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas. Selambat-lambatnya tahun ini bisa tuntas semuanya,” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/7).

Budi Arie menggantikan Johnny G. Plate yang jadi tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS BAKTI Kominfo, meski sempat disela oleh Plt. Menkominfo Mahfud MD.

Proyek BTS sempat bermasalah hingga membuat Menkominfo sebelum Budi harus tersandung kasus korupsi. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal perkembangan pembangunan BTS Bakti itu.

Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Adapun proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah 3T.

[Gambas:Video CNN]

(can/psr/arh)




Diseminasi Informasi Di TVRI Yogyakarta

BNN Sleman – Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara masiv serta melibatkan banyak pihak baik lembga pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Seperti halnya yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sleman, dalam rangka Diseminasi Informasi P4GN melalui Placement Televisi Daerah  maka dilaksanakan  pengambilan gambar/rekaman yang dikemas dalam acara Angkringan di TVRI Yogyakarta (14/07/2023). Kepala BNN Kabupaten Sleman Siti Alfiah, S.PSi, S.H., M.H. beserta Bupati Sleman Dra. Kustini Sri Purnomo, M.Si menjadi narasumber pada kegatan tersebut.

Kedua narasumber secara umum mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jangan sampai generasi muda khususnya di Kabupaten Sleman ancur masa depannya gara-gara terjerumus dalam dunia narkoba. Selain itu Bupati Sleman juga memberikan informasi terkait Desa/Kalurahan BERSINAR dimana hingga saat ini dalam pelaksanaan kegiatannya dibimbing oleh BNN Kabupaten Sleman. Melalui Diseminasi Informasi P4GN tersebut diharapkan masyarakat di Kabupaten Sleman semakin mengetahui peran pemerintah dalam berbagai upaya P4GN.

Zulhas Hadiri Harlah ke-25 PKB: Partai-Partai Pemerintah Kompak

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah petinggi partai politik menghadiri Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/7/2023). Salah satunya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Zulhas menyebut, kehadiran pimpinan partai politik menjadi bukti koalisi pemerintahan Joko Widodo kompak.

“Cak Imin sahabat kita, tujuan kita sama agar indonesia lebih baik, yang paling penting partai-partai pemerintah kompak,” kata dia di Manahan Solo, Minggu.

Zulhas menerangkan, PAN dan PKB punya pandangan yang sama yaitu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam hal ini, sepakat untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berjalan pada masa pemerintahan Joko Widodo. “Mendukung pemerintah, apa yang sudah dicapai pemerintah, Bapak Jokowi dapat dilanjutkan,” ucap dia.

Lebih lanjut pria yang juga Menteri Perdagangan itu berharap keberhasilan yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat dilanjutkan kembali oleh pemerintah selanjutnya, untuk Indonesia lebih baik.

“Doakan partai-partai pendukung pemerintah bisa kompak, bisa melanjutkan apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi,” jelas Zulhas.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Dharma turut diundang dalam Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan Solo, hari ini Minggu (23/7/2023). Namun, kedatangan diwakilkan oleh Kader Partai NasDem Eva Yuliana.

Disinggung Cak Imin

Ketidakhadiran Surya Paloh sempat disinggung Ketua Umum (Ketum) DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin alias Cak Imin.

“Yang saya hormati Eva Yuliana mewakili Partai NasDem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat bang Surya Paloh datang mbak Eva,” ujar Cak Imin.

 

Partai Hun Sen Klaim Menang Telak dalam Pemilu Kamboja

Jakarta, CNN Indonesia

Partai Rakyat Kamboja (CCP), partai penguasa yang diketuai Perdana Menteri Hun Sen, mengklaim menang telak dalam pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada Minggu (23/7).

“Kami menang telak,” kata juru bicara CPP Sok Eysan, seperti diberitakan AFP pada Minggu (23/7).

Selain itu, Eysan mengatakan, berdasarkan perhitungannya sendiri, partainya telah memenangkan sekitar 78-80 persen suara.

CPP bersaing melawan 17 partai kecil yang dianggap tak jelas dan tak punya daya tawar.

Pernyataan Eysan ini diberikan sekitar dua jam setelah pemungutan suara ditutup. Hingga kini, belum ada hasil resmi dari perhitungan suara pemilu Kamboja tersebut.

Sebelumnya, Hun Sen tiba di TPS Phnom Penh pada pukul 07.00 waktu setempat.

[Gambas:Video CNN]

CCP kemungkinan akan mempertahankan semua kursi di majelis rendah. Dengan demikian, mereka bisa memperpanjang kekuasaan dan membuka jalan bagi penerus Hun Sen.

“Kami telah menjalankan hak dan tanggung jawab sipil kami dan hak warga negara untuk memilih partai yang disukai untuk memimpin negara,” kata Hun Sen usai memberikan suara, seperti dikutip AFP.

PM yang berkuasa sejak 1985 itu sempat mengatakan akan menyerahkan kekuasaan ke anaknya yang juga memiliki latar belakang militer, Hun Manet, dalam beberapa pekan mendatang.

Saat tiba di TPS, Hun Manet tak banyak memberikan komentar soal rencana kepemimpinan dia di Kamboja.

“Tak ada komentar, tak ada komentar. Saya datang untuk memberikan suara,” ujar Hun Manet.

Untuk menjadi perdana menteri, Hun Manet perlu menenangkan kursi di Majelis Nasional, yang diduga bakal terwujud. Ia juga disebut akan menerima persetujuan dari raja.

Bagi sebagian orang, Hun Manet merupakan perwakilan anak muda dan wajah baru yang akan mengembangkan Kamboja.

Sekitar 9,7 juta warga Kamboja mengunjungi tempat pemungutan suara (TPS) dan memberikan hak pilihnya pada Minggu (23/7).

Pemilu di Kamboja menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satunya Jaringan Asia untuk Pemilihan Bebas dan Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Mereka menyebut pemungutan suara ini “sangat memprihatinkan”.

(pra)


[Gambas:Video CNN]



Wapres Ma’ruf Amin Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional ke-39 di Semarang

Sejalan dengan tema tersebut, diselenggarakan juga Forum Anak Nasional (FAN) 2023 yang mengusung tema “Anak Indonesia: Bangkit Bergerak, Maju Serentak, Selamanya Berdampak.

Tema itu menggambarkan semangat, optimisme, dan motivasi anak Indonesia untuk kembali bangkit usai terdampak pandemi COVID-19, serta memberikan dampak nyata yang baik dan positif agar anak Indonesia terlindungi dan terpenuhi haknya.

Dalam kegiatan tersebut antara lain disusun Suara Anak Indonesia (SAI) dari 644 anak Indonesia perwakilan yang berasal dari Forum Anak Nasional, Forum Anak Provinsi, Forum Anak Kabupaten/Kota, Fasilitator Forum Anak Nasional dan Pendamping Forum Anak Provinsi.

Suara Anak Indonesia (SAI) merupakan representasi aspirasi seluruh anak Indonesia kepada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, sehingga pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

Penyampaian Suara Anak Indonesia pada Hari Anak Nasional juga merupakan bentuk penghargaan terhadap pandangan anak yang juga merupakan pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Isu HAM Him Hum Hem Hom Muncul 5 Tahunan

Jakarta, CNN Indonesia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku tak khawatir dengan apa yang dia sebut sebagai black campaign terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang acap kali diserukan untuk menyudutkan Prabowo Subianto.

Muzani menyebut hal isu HAM tak lebih dari isu yang muncul tiap perhelatan pilpres.

“Ya itu, kan, ham him hum hem hom muncul 5 tahunan. Jadi, kita sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang pilpres, makanya itu kami tidak perlu mikirin,” ujar Muzani di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu (23/7).

Muzani menegaskan pihaknya akan tetap berusaha memenangkan Prabowo dan Gerindra dalam Pemilu 2024 untuk kebaikan bangsa dan negara meski isu HAM terus menerpa mantan komandan korps baret merah itu.

“Kita tidak melihat ke belakang dan seluruh kader Gerindra bersemangat bersatu untuk itu,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengamini isu pelanggaran HAM 1998 selalu muncul dan dikaitkan dengannya setiap gelaran Pilpres.

Menurutnya, hal itu sah-sah saja. Di negara demokrasi, kata dia, masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin.

“Selalu dibilang ini lah, itu lah, mau kudeta, ya kan? Dan sebagainya, penculik, pembunuh, jadi gimana ya? Saya mau apakan?” kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa, Kamis (29/6).

“Bahwa ini kan demokrasi, kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat enggak usah pilih saya, selesai, kan?” ucapnya menambahkan.

Ia menjelaskan isu pelanggaran HAM sudah dikaitkan dengan dirinya sejak 2004. Saat itu, Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar. Prabowo menyebut isu pelanggaran HAM terus dikaitkan dengannya hingga maju sebagai cawapres dan capres.

“Memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM dan sebagainya. Saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi dalam demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan popularitasnya,” katanya.

Prabowo menganggap isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya itu sebagai risiko lantaran pernah menjadi prajurit TNI. Meski demikian, ia menyatakan saat menjadi prajurit telah melaksanakan tugas yang diberikan sebaik-baiknya dan sesuai dengan sumpah.

“Itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya, banyak rekan saya, anak buah saya hilang tangan, malah gugur, ya itu risiko saya, saya harus hadapi,” katanya.

Sosok Prabowo selama ini memang diduga terkait dengan kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis prodemokrasi jelang kejatuhan Orde Baru. 

Kasus penculikan ini berdasarkan putusa Pengadilan Militer Jakarta pada 1998 dilakukan oleh Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.

Sebanyak 22 aktivis diculik. Sembilan orang kembali dalam keadaan hidup, yakni Andi Arief, Nezar Patria, Pius Listrilanang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Jati, Mugiyanto, Faisol Riza, dan Aan Rusdianto.

Sedangkan 13 aktivis lainnya hilang, yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Suyat, Yani Afri, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Sony, Noval Alkatiri, Ismail, Ucok Siahaan, Yadin Muhidin, Hendra Hambali, dan Abdun Nasser, tidak diketahui keberadaan mereka hingga saat ini.

Bambang, dalam persidangan militer  menyampaikan bahwa penculikan dilakukan atas dasar hati nurani. Ia mengaku tergerak melakukannya demi mengamankan kepentingan nasional. Menurutnya, tindakan para aktivis akan mengganggu stabilitas nasional.

Namun, kala itu, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dibentuk di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI dan memeriksa Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Letjen (Purn) Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi P.R serta Komandan Grup IV Kopassus Kolonel Chairawan.

Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, DKP menemukan fakta bahwa penculikan itu dilakukan atas perintah dan sepengetahuan para pimpinan Kopassus saat itu. DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo pun memberikan Prabowo sanksi administratif berupa pemberhentian dari dinas kemiliteran.

Pada April 1999, 11 anggota Tim Mawar diajukan ke Mahkamah Militer Tinggi II. Kolonel CHK Susanti yang mengetuai Mahkamah Militer Tinggi II kala itu, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999.

(wis)


[Gambas:Video CNN]



BPS Sebut Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah Sejak Era Ganjar Pranowo Rendah

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik Jawa Tengah menyebut ketimpangan pendapatan penduduk di Jateng di bawah pemerintahan Ganjar Pranowo masuk kategori rendah.

Hal itu terlihat dari data terbaru BPS yang diluncurkan pada 17 Juli 2023.

Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan mengatakan, gini rasio Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 0,369 atau naik 0,003 dibandingkan dengan gini rasio pada September 2022.

Menurut dia, gini rasio di perkotaan cenderung naik dari 0,392 pada September 2022 menjadi 0,399 pada Maret 2023.

Sementara itu untuk gini rasio di pedesaan ini cenderung turun yaitu dari 0,326 pada September 2022 menjadi 0,318 pada Maret 2023.

“Ini memberikan gambaran bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di pedesaan ini cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kesenjangan pendapatan di daerah perkotaan,” ujar Dadang dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).

Dia menuturkan, distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Selain gini rasio, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan penduduk dalam suatu wilayah adalah distribusi pendapatan menurut Bank Dunia.

Berdasarkan data pada Maret 2023, Jateng mencatat persentase pendapatan yang diterima penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,74 persen.

“Ini mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah tergolong ketimpangan yang rendah. Jadi ketimpangan yang rendah ini ya jika persentase pendapatan untuk golongan yang terendah ini lebih besar dari 17 persen,” ujar Dadang.