Liputan6.com, Jakarta Polusi udara yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membuat pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo atau untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara.

Disebut, Luhut bakal bertugas melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber emisi penyebab polusi udara. Khususnya, polusi yang dihasilkan industri yang ada di Jakarta. 

Luhut pun langsung bergerak. Dia pun menuturkan, perlu adanya langkah kurangi deforestasi, penanganan lahan kritis, dan sampah.

Hal ini menyusul diramalkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan ini sama sekali tidak akan ada hujan paling tidak di Jakarta yang dianggap memperburuk kondisi kualitas udara di Jakarta.

“Karena perubahan cuaca itu besar, ini adalah musuh kita ramai-ramai. Mungkin kalau bahasa kerennya itu war against pollution atau perperangan melawan polusi. Jangan ada motong-motong pohon atau deforestasi lagi. Indonesia salah satu negara terbaik yang mengurangi deforestasi tahun lalu dan saya kira ini kerja keras dari KLHK,” ungkap Menko Luhut dalam kunjungan kerja ke Hulu DAS Citarum di Desa Ciminyak, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat pada Selasa (29/8/2023).

“Kita juga salah satu negara di dunia juga yang terbaik dalam penanganan polusi, penanganan sampah-sampah ini. Kita akan ambil semua langkah yang terpadu untuk mengurangi (polusi),” lanjut dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penanganan polusi udara di Jabodetabek memerlukan kerja total bersama. Menurutnya, mengatasi polusi udara perlu waktu dan tak bisa langsung selesai.

“Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung,” kata Jokowi di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).

“Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan,” tambahnya.

Jokowi membeberkan sejumlah cara pemerintah mengamati polusi udara. Pertama mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. “Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal,” ucapnya

Kemudian, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor. Jokowi menyebut, bagi kantor yang belum ada pohonnya maka diwajibkan menanam.

“Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya, di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan,” kata Jokowi.

Selanjutnya, pemerintah telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan penerapan work from home (WFH). Selain itu, pemerintah juga mengawasi sektor industri yang menyumbang polusi udara seperti PLTU hingga emisi kendaraan bermotor.

“Pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya,” ucapnya.

“Termasuk pemakaian mobil listrik buanyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan bakal memberi sanksi terhadap perusahaan bandel yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Sanksinya perusahaan itu bisa ditutup.

“Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin pas rapat sudah disampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber. Dirinya menegaskan, kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Srubber berfungsi untuk menghilangkan racun lingkungan dari emisi industri. Tanpa scrubber, kualitas udara di kawasan industri akan jauh lebih buruk

“Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali,” pungkasnya.

Punya Sistem

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sedang menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk penanganan polusi udara.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Agus Dwi Susanto mengungkapkan, sistem peringatan ini akan terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile.

“Kami sedang mempersiapkan early warning system. Sistem integrasi data-data yang ada juga ke SATUSEHAT. Jadi ini diharapkan bisa memberikan warning kepada masyarakat, apakah kualitas udara di tempat tinggal jelek gitu,” ungkap Agus saat memberikan ‘Press Briefing – Penanganan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan Masyarakat’ di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Senin (28/8/2023).

“Nah, nanti akan keluar notifikasi, apa yang harus Anda lakukan. Ini yang kami sedang siapkan konsepnya.”

Agus melanjutkan, early warning system dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan. Namun, ia belum memastikan secara jelas, kapan akan mulai dirilis.

“Teman-teman dari kesehatan lingkungan atau kesling lain juga sudah berkoordinasi. Semoga dalam waktu dekat ini sudah akan keluar early warning system-nya,” katanya.

Secara umum, mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) polusi udara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Implementasi di lapangan sedang dibahas, apakah akan mengeluarkan selebaran atau peringatan sirine tatkala kualitas udara sedang buruk.

“Sistem juga bisa dilakukan secara manual dan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah peringatan dini bisa dalam bentuk sirine misalnya, ketika kualitas udara lagi jelek,” terang Agus Dwi Susanto, yang juga Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta.

“Apakah juga kemudian akan keluar selebaran-selebaran. Konsep seperti ini yang lagi dipikirkan.”

Sistem peringatan dini polusi udara yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile ini juga dipersiapkan secara nasional.

“Kemenkes secara nasional menyiapkan yang terintegrasi dengan early warning system data SATUSEHAT, sehingga bisa dari handphone masing-masing,” imbuh Agus.