Tag: Airlangga

Ganjar Bicara Peluang Duet dengan Prabowo, Golkar Kukuh Airlangga

September 21, 2023 / / 0 Comments

Jakarta, CNN Indonesia —

Partai Golkar merespons pernyataan bakal calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo tentang kemungkinan berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan partainya mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Untuk posisi calon wakil presiden, Golkar mendorong nama ketua umum mereka, Airlangga Hartarto.

“Golkar tetap berpegang komitmen untuk mencalonkan Prabowo sebagai capres dan Pak Airlangga sebagai cawapresnya,” kata Dave melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (21/9).

Meski demikian, Dave tak menutup kemungkinan terhadap opsi lain. Dia berkata masih ada waktu hingga pendaftaran Pilpres 2024 dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pengumuman paslon masih ada waktu karena ada penundaan jadwal pendaftaran menjadi 19-25 Oktober. Kan sebelumnya sempat disepakati 10-16 Oktober,” ujarnya.

Sebelumnya, wacana duet Prabowo dengan Ganjar kembali bergulir. Relawan Jokowi, Projo, menyepakati usulan duet Prabowo-Ganjar dalam Konferensi Daerah di Bali.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga pernah bicara soal skema pilpres dua pasangan calon. Dia berkata pilpres belum tentu diikuti tiga poros yang saat ini telah dikenal publik.

Menanggapi hal itu, Ganjar tak menutup opsi-opsi yang ada.

“Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi,” kata Ganjar usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) di Gedung High End, Jakarta, Rabu (20/9).

(dhf/DAL)


[Gambas:Video CNN]


Airlangga Hartarto Diperiksa Kejagung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

July 24, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kasus mafia minyak goreng. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.

“Ya kita harus menghormati proses hukum di manapun, di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Semua harus menghormati,” kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2023).

Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi terkait kasus mafia minyak goreng, yakni tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di industri kelapa sawit.

Awalnya, Kejagung menjadwalkan pemeriksaan perdana Airlangga Hartarto pada 18 Juli 2023. Namun, dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidik memutuskan untuk meminta keterangan Airlangga lantaran melihat adanya urgensi dalam rangka pengusutan kasus mafia minyak goreng tersebut.

Untuk itu, Kejagung kembali memanggilnya setelah tidak hadir pada pemeriksaan tanggal 18 Juli 2023 lalu.

“Karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung beban kerugian diberikan kepada tiga korporasi ini, tidak dibebankan kepada para terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kami menggali dari sisi-sisi kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan ini,” jelas Ketut.

“Menggali dari sisi evaluasi kebijakan, dari sisi pelaksanaan kebijakan, karena kebijakan ini sudah merugikan negara cukup signifikan menurut putusan MA, kurang lebih Rp6,7 triliun. Dari hasil putusan MA inilah akan kami dalami semua menghasilkan saksi-saksi yang patut kita periksa,” sambungnya.

Ketut menyadari situasi saat ini merupakan tahun politik. Namun dia menegaskan kerja Kejagung selalu profesional dan transparan ke publik.

“Harapan tim penyidik dan kami di kejaksaan, harap hadir. Harapan kami agar hadir, karena yang dipanggil adalah kewajiban. Semua yang dipanggil saksi adalah kewajiban, kewajiban hukum dan tidak ada alasan untuk menghindari panggilan,” Ketut menandaskan.

Usai Kejaksaan Agung menetapkan empat orang tersangka kasus penyalahgunaan izin fasilitas ekspor minyak goreng, Presiden Jokowi minta agar kasus mafia minyak goreng diusut tuntas. Sementara itu, salah tersangka merupakan Dirjen Kemendag.

HEADLINE: Desakan Munaslub Partai Golkar, Wacana Capres Selain Airlangga Hartarto?

July 11, 2023 / / 0 Comments

Adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mewacanakan munaslub. Ridwan punya alasan kuat. Dengan waktu yang sudah mepet menjelang pilpres 2024, menurut Ridwan, Airlangga hanya punya waktu sampai Agustus untuk menentukan sikap Partai Golkar.

Jika sampai Agustus Partai Golkar tidak membuat poros baru, maka satu-satunya jalan adalah munaslub.

“Memang (munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober, ya hancur Golkar,” ujar Ridwan kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.

Ridwan mengakui memang tidak ada rekomendasi munaslub dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar. Namun munaslub bukan barang haram. Airlangga sebagai pemimpin tertinggi harus mampu menjalankan tugas yang diberikan partai.

Kata Ridwan, dalam rekomendasi Dewan Pakar ada batas waktu hingga Agustus untuk membentuk poros baru. Apabila target itu tidak tercapai, maka menurutnya, munaslub harus dilaksanakan.

“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? Ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah, kalau kita berkoalisi, harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub,” jelas Ridwan.

“Maka bulan Agustus kita harus munaslub untuk mengubah keputusan munas,” Ridwan menegaskan.

Secara definisi, munaslub merupakan musyawarah yang dilakukan karena adanya masalah besar atau mendesak agar secepatnya diatasi. Misal, pergantian pimpinan organisasi atau partai politik karena tersangkut masalah dan pelanggaran.

“Munaslub harus usulan DPD provinsi, 2/3 DPD atau ketua umum menyatakan tidak sanggup. Kita sudah tiga kali munaslub, jadi bukan barang haram,” kata Ridwan.

Terkait apakah DPD menghendaki munaslub atau tidak, Ridwan menilai kader Golkar memiliki akal sehat. Bila Agustus DPP Partai Golkar belum juga memiiki sikap, maka ia percaya DPD sepakat menggelar munaslub.

“Kader Golkar itu orang realistis, tidak dogmatis. Semua punya akal sehat. Saya yakin DPD punya akal sehat,” kata Ridwan.

Apalagi, menurut Ridwan, para anggota Dewan Pakar menilai kinerja Airlangga saat ini tidak memuaskan dan memiliki elektabilitas yang rendah. Sehingga sudah selayaknya dievaluasi, baik pencapresannya maupun kepemimpinannya di partai.

“Tidak ada yang puas, karena Dewan Pakar itu mereka yang berjuang di zaman Golkar jaya dan terpuruk. Sekarang Golkar tidak terpuruk, kok begini prestasinya,” ungkap Ridwan.

Ridwan juga mengkritik kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini yang kurang terjun ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, meski zaman sudah berubah, tapi untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi masyarakat adalah keharusan.

“Pengurus saat ini, mereka fokus marketing digital 4.0. Dikira tidak butuh bertemu rakyat? Terjun ke rakyat, tidak,” ujar Ridwan.

Baca juga: Pengamat Dorong Airlangga dan Cak Imin Bangun Poros Keempat di Pilpres 2024