Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia sempat mengingatkan perbankan terlebih bank himbara agar tak meminta agunan kepada pelaku UMKM yang mengajukan kredit usaha rakyat (KUR).

Terkait hal tersebut, pegiat UMKM Febryan Wishnu mengapresiasi upaya Bahlil tersebut. “Permintaan ini dipastikan mendapat penerimaan positif dari pelaku UMKM karena mengurangi hambatan dalam akses modal usaha, terutama bagi yang tak memiliki jaminan, namun punya potensi kuat,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Menurut Wishu, para pelaku kini bisa menikmati kuncuran perbankan untuk bisa membiayai UMKM mereka. “Sekarang 30 persen kredit yang dikucurkan perbankan harus membiayai UMKM, jumlahnya sekarang hampir Rp 400 triliun,” jelas dia.

Wishu menuturkan, apa yang disampaikan Bahlil menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan usaha lokal, terutama UMKM yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Selain itu, bisa mengurangi kesenjangan akses ke modal usaha antara UMKM dan usaha kelas kakap.

“Ini mencerminkan semangat investasi merakyat yang menekankan inklusivitas dan kesempatan yang adil. Dengan memberikan jaminan negara pada pinjaman UMKM, pemerintah mendukung pengembangan ekonomi lokal,” jelas dia.

“Yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah, dan dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” sambungnya.