Tag: Dorong

Indonesia Dorong Penguatan Bidang Keamanan, HAM, dan Maritim di Kawasan ASEAN

September 15, 2023 / / 0 Comments

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC, yaitu:

Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.

“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno.

Kedua, mendorong kemajuan HAM di kawasan.

ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.

“Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue,” ucap Menlu Retno. Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th ASEAN Human Rights Dialogue pada tahun ini.

Ketiga, peningkatan kerja sama maritim.

Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis, namun kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ke depannya, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional. Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi.

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap implementasi APSC Blueprint 2016-2025 yang telah mencapai 99%. Mereka juga menekankan pentingnya penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara nuklir, penanggulangan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, serta penghormatan HAM.

 

(*)

BKSAP DPR RI: AIPA ke-44 Dorong ASEAN Lebih Responsif Jaga Stabilitas Kawasan

August 7, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta – Sidang ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, Senin 7 Agustus 2023.

Diketahui, AIPA tahun ini mengusung tema ‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ atau yang diterjemahkan menjadi Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera.

Menanggapi hal itu, Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan tujuan utama sidang umum AIPA secara politik mendorong stabilitas kawasan. Dia meyakini, AIPA mmampu membuat ASEAN betul-betul stabil dan terus terjaga perdamaian-kedamaiannya.

“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan,” ujar Putu dalam keterangan diterima, Senin (7/8/2023).

Putu melanjutkan, kawasan ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis dan memang kawasan yang banyak dilirik karena data tarik yang besar. Karena itu, melalui sidang umum Parelemen se-ASEAN maka isu-isu demokrasi seperti yang terjadi di Myanmar, realisasi pembangunan berkelanjutan, hingga ekonomi hijau bisa dibahas lebih dalam secara bersama.

“Pembahasan sejumlah isu di Sidang Umum AIPA juga akan melibatkan parlemen perempuan AIPA, parlemen muda AIPA, seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi,” urai Putu.

Putu menambahkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.

“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara – negara asean lainnya,” ujar dia.