Tag: Menko

HEADLINE: Menko Luhut Urus Polusi Udara di Jabodetabek, Target dan Sasarannya?

Liputan6.com, Jakarta Polusi udara yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membuat pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo atau untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara.

Disebut, Luhut bakal bertugas melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber emisi penyebab polusi udara. Khususnya, polusi yang dihasilkan industri yang ada di Jakarta. 

Luhut pun langsung bergerak. Dia pun menuturkan, perlu adanya langkah kurangi deforestasi, penanganan lahan kritis, dan sampah.

Hal ini menyusul diramalkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan ini sama sekali tidak akan ada hujan paling tidak di Jakarta yang dianggap memperburuk kondisi kualitas udara di Jakarta.

“Karena perubahan cuaca itu besar, ini adalah musuh kita ramai-ramai. Mungkin kalau bahasa kerennya itu war against pollution atau perperangan melawan polusi. Jangan ada motong-motong pohon atau deforestasi lagi. Indonesia salah satu negara terbaik yang mengurangi deforestasi tahun lalu dan saya kira ini kerja keras dari KLHK,” ungkap Menko Luhut dalam kunjungan kerja ke Hulu DAS Citarum di Desa Ciminyak, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat pada Selasa (29/8/2023).

“Kita juga salah satu negara di dunia juga yang terbaik dalam penanganan polusi, penanganan sampah-sampah ini. Kita akan ambil semua langkah yang terpadu untuk mengurangi (polusi),” lanjut dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penanganan polusi udara di Jabodetabek memerlukan kerja total bersama. Menurutnya, mengatasi polusi udara perlu waktu dan tak bisa langsung selesai.

“Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung,” kata Jokowi di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).

“Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan,” tambahnya.

Jokowi membeberkan sejumlah cara pemerintah mengamati polusi udara. Pertama mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. “Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal,” ucapnya

Kemudian, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor. Jokowi menyebut, bagi kantor yang belum ada pohonnya maka diwajibkan menanam.

“Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya, di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan,” kata Jokowi.

Selanjutnya, pemerintah telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan penerapan work from home (WFH). Selain itu, pemerintah juga mengawasi sektor industri yang menyumbang polusi udara seperti PLTU hingga emisi kendaraan bermotor.

“Pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya,” ucapnya.

“Termasuk pemakaian mobil listrik buanyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan bakal memberi sanksi terhadap perusahaan bandel yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Sanksinya perusahaan itu bisa ditutup.

“Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin pas rapat sudah disampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber. Dirinya menegaskan, kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Srubber berfungsi untuk menghilangkan racun lingkungan dari emisi industri. Tanpa scrubber, kualitas udara di kawasan industri akan jauh lebih buruk

“Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali,” pungkasnya.

Punya Sistem

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sedang menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk penanganan polusi udara.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Agus Dwi Susanto mengungkapkan, sistem peringatan ini akan terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile.

“Kami sedang mempersiapkan early warning system. Sistem integrasi data-data yang ada juga ke SATUSEHAT. Jadi ini diharapkan bisa memberikan warning kepada masyarakat, apakah kualitas udara di tempat tinggal jelek gitu,” ungkap Agus saat memberikan ‘Press Briefing – Penanganan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan Masyarakat’ di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Senin (28/8/2023).

“Nah, nanti akan keluar notifikasi, apa yang harus Anda lakukan. Ini yang kami sedang siapkan konsepnya.”

Agus melanjutkan, early warning system dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan. Namun, ia belum memastikan secara jelas, kapan akan mulai dirilis.

“Teman-teman dari kesehatan lingkungan atau kesling lain juga sudah berkoordinasi. Semoga dalam waktu dekat ini sudah akan keluar early warning system-nya,” katanya.

Secara umum, mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) polusi udara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Implementasi di lapangan sedang dibahas, apakah akan mengeluarkan selebaran atau peringatan sirine tatkala kualitas udara sedang buruk.

“Sistem juga bisa dilakukan secara manual dan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah peringatan dini bisa dalam bentuk sirine misalnya, ketika kualitas udara lagi jelek,” terang Agus Dwi Susanto, yang juga Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta.

“Apakah juga kemudian akan keluar selebaran-selebaran. Konsep seperti ini yang lagi dipikirkan.”

Sistem peringatan dini polusi udara yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile ini juga dipersiapkan secara nasional.

“Kemenkes secara nasional menyiapkan yang terintegrasi dengan early warning system data SATUSEHAT, sehingga bisa dari handphone masing-masing,” imbuh Agus.

Lanjuti Perintah Jokowi, Menko PMK Kunjungi Lokasi Bencana Kekeringan di Papua Tengah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi langsung daerah terdampak bencana kekeringan yang menyebabkan gagal panen dan kelaparan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. 

Kunjungannya tersebut memenuhi perintah Presiden Jokowi, di mana Presiden memerintahkan Menko PMK untuk menangani secara langsung bencana kekeringan dan kelaparan yang melanda Kabupaten Puncak.

“Alhamdulillah, kemarin setelah tertunda karena cuaca, pada hari ini tadi saya dengan Bapak Kepala BNPB bisa berkunjung langsung ke daerah sasaran,” jelas Menko PMK di Bandara Mozes Kilangin usai mengunjungi Kabupaten Puncak.

Menko PMK bertolak ke Kabupaten Puncak menumpangi pesawat caravan pada pukul 08.50 WIT dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Bandara Sinak Kabupaten Puncak. 

Dalam kunjungannya itu Menko PMK didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam Cendrawasih Izak Pangemanan, dan Bupati Kabupaten Puncak Wilem Wandik.

Sebanyak 2 pesawat caravan membawa Menko PMK dan rombongan disertai dengan pengawalan 2 helikopter TNI. Perjalanan menuju Bandara Sinak memakan waktu sekira 50 menit dan disertai dengan cuaca cerah berawan. Pemandangan Pegunungan Jayawijaya termasuk juga Puncak Cartenz mewarnai pemandangan sepanjang perjalanan.

Setibanya di Bandara Sinak, sekitar 200 orang warga dari tiga distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri menyambut kedatangan Menko PMK.  

Sambutan hangat serta situasi yang aman dan kondusif menyertai kunjungan itu. Kedatangan masyarakat juga bertujuan untuk mengambil bantuan logistik. Di kesempatan itu juga Menko PMK berinteraksi hangat dengan warga dan menjajal salam khas masyarakat adat.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Puncak itu, Menko PMK menyerahkan secara langsung bantuan pada masing-masing Kepala distrik terdampak dari Distrik Agandugume, Lambewi, Oneri. Dia meminta kerja sama semua pihak untuk untuk menjaga keamanan wilayah. Termasuk juga rencana akan dibangunnya lumbung pangan di wilayah Distrik Agandugume 

Menurutnya, keamanan menjadi faktor penentu kelancaran penyaluran bantuan logistik yang akan disalurkan pemerintah.  Selain itu juga, Menko Muhadjir juga mengatakan bantuan diupayakan untuk disalurkan secara periodik mengikuti musim kekeringan dan embun beku yang melanda Kabupaten Puncak.

“Bantuan logistik akan kita terus suplai sampai betul-betul mereka lepas dari kondisi yang tidak baik ini, Dan tahun depan mudah-mudahan bisa kita tangani lebih baik lagi,” ujarnya.

 

Menko PMK, Muhadjir Effendy menyerahkan bantuan kepada warga terdampak cuaca ekstrem di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Untuk membantu warga terdampak bencana, pemerintah berjanji akan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak.

Menko PMK Muhadjir: Bung Karno Tidak Hanya Merumuskan Pancasila, tapi Juga Menggali Trisakti

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno dalam menggali dan merumuskan Pancasila serta Trisakti merupakan bukti jika Bung Karno berjuang demi bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan Menko Muhadjir saat memberikan tausiyah kebangsaan dan testimoni pada acara Haul ke-53 Bung Karno di Masjid At-Taufiq di kompleks Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023). Muhadjir memberi tausiyah di acara itu setelah diminta khusus oleh Megawati Sukarnoputri, presiden ke-5 RI dan Ketua Umum PDIP, yang merupakan putri Bung Karno.

Dalam acara tersebut, Megawati Soekarnoputri hadir secara virtual. Begitupun Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan cucu Bung Karno. Sedangkan yang hadir langsung Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Hamka Haq beserta jajarannya dan warga sekitar. Bamusi merupakan sayap PDIP.

Muhadjir menyebut, “Karena itu bukan sembarang yang muncul begitu saja. Tetapi itu sudah diperah, melalui kontemplasi, perenungan-perenungan yang panjang yang dirumuskan oleh Bung Karno.”

Menko Muhadjir juga mengatakan, hasil buah pemikiran besar Bung Karno tidak hanya Pancasila saja yang sekarang menjadi ideologi negara tetapi, Bung Karno juga merumuskan Trisakti.

“Bung Karno tak hanya menggali dan merumuskan Pancasila yang menjadi ideologi negara. Bung Karno juga menggali tentang Trisakti,” ujar Muhadjir.

Trisakti terdiri dari kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti mengandung konsep universal yang tak hanya berlaku untuk Indonesia tetapi juga negara lain.