Tag: Menkominfo

Percepat Proses Seleksi, Menkominfo Pilih Dirut BAKTI Bulan Depan

Jakarta, CNN Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bakal mempercepat proses pemilihan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan memilihnya pada Agustus.

“Oh ini mau dipercepat. Iya kita pilih ini menuju 20 [kandidat], entar [jadi] tiga, dan kita nanti pilih satu,” ujar dia, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7).

“Iya, iya kita akan pilih [di Agustus ini],” lanjutnya, menjawab pertanyaan wartawan.

Hal itu diungkapkan Budi usai menyambangi Kejagung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat itu, ia didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Pelaksana Tugas Dirut BAKTI Arief Tri Hardiyanto.

Budi menjelaskan tujuan rombongan Kominfo ke Kejagung ini adalah untuk meminta pendampingan hukum terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Menyoal vendor yang akan melanjutkan proyek pembangunan tower selular BAKTI, pihaknya akan melakukan peninjauan ulang. Ia mengklaim akan melakukannya dengan cepat.

“Itu nanti akan kita review, kita akan lihat. Kan tender butuh waktu, kan ada skema-skema banyak lah. Misalnya nego harga. Tapi yang pasti akan segera,” tuturnya.

Di samping itu Budi juga menyampaikan isi pembahasan saat bertemu dengan Kejagung, di antaranya agar proyek BTS 4G tersebut dapat dirampungkan.

“Bagaimana percepatan pembangunan proyek BTS,” kata Budi.

Sebelumnya, Budi menargetkan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G untuk wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) rampung tahun ini.

Target tersebut sesuai dengan tugas utama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dilantik sebagai Menkominfo pada Senin (17/7).

“Kalau soal BTS harus dilanjutkan, harus terwujud dan kita menargetkan tahun ini bisa tuntas. Selambat-lambatnya tahun ini bisa tuntas semuanya,” kata Budi dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (20/7).

Budi Arie menggantikan Johnny G. Plate yang jadi tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS BAKTI Kominfo, meski sempat disela oleh Plt. Menkominfo Mahfud MD.

Proyek BTS sempat bermasalah hingga membuat Menkominfo sebelum Budi harus tersandung kasus korupsi. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal perkembangan pembangunan BTS Bakti itu.

Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Adapun proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah 3T.

[Gambas:Video CNN]

(can/psr/arh)




HEADLINE: Ketum Projo Budi Arie Diangkat Jadi Menkominfo, NasDem Perlahan Dikeluarkan dari Koalisi?

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusungnya di Pemilu 2024, sebenarnya secara halus partai besutan Surya Paloh itu sudah keluar dari koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin kendati menyisahkan sejumlah kadernya di kabinet.

“Secara politik NasDem sudah berbeda pilihan, berbeda haluan, sudah berbeda dukungan dengan pihak Jokowi. Ini tanda-tanda NasDem sudah tak sejalan lagi dengan kepentingan Jokowi dan kita tahu pada Apel Siaga NasDem, Jokowi tidak diundang,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).

Terkait pengangkatan Budi Arie, Ujang memandang, hal inilah bagian perlahan-lahan mengeluarkan NasDem dari koalisinya.

“NasDem disingkirkan Jokowi, karena NasDem mendukung Anies Baswedan yang dianggap antitesa pemerintahan hari ini,” jelas dia.

Senada, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago juga memandang, sikap Jokowi ini seolah menjawab kritikan keras Surya Paloh kepada dirinya saat Apel Siaga NasDem Minggu 16 Juli 2023.

Reshuffle diumumkan usai Apel Siaga NasDem, ini memperlihatkan kritik keras Surya Paloh kepada pemerintahaan langsung dijawab Jokowi dengan tidak lagi memberikan jatah Menkominfo. Sehingga kini sisa 2 menteri NasDem tersisa,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).

Menurut Arifki, ada baiknya Surya Paloh segera menarik dua menterinya yang tersisa di kabinet. Pasalnya, pasti sudah dianggap tak sejalan lagi dengan pemerintahan Jokowi.

“Jika benar mereka tidak lagi di kabinet Jokowi, maka ini menguntungkan bagi NasDem. Mengapa? Karena NasDem akan bisa semakin menegaskan narasi perubahan untuk 2024,” jelas dia.

Namun, ini juga menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. “Artinya sektor pertanian dan kehutanan bisa semakin strategis dengan keinginannya tanpa ada campur tangan dari menteri yang partainya sudah menarasikan perbedaan jalan,” kata dia.

Sementara, Analisis politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam memandang, apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini adalah bagian menghukum NasDem yang memilih berbeda sikap politiknya.

“Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).

Di sisi lain, perlu dilihat bahwa, ditunjuknya Budi Arie, seolah Presiden Jokowi memperlihatkan dukungannya untuk Prabowo. Pasalnya, Projo tak memihak ke Ganjar Pranowo, bacapres dari PDIP asal partai Jokowi. Tapi lebih kepada Menteri Pertahanan RI.

“Konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo,” kata dia.

Jokowi Reshuffle Kabinet Hari Ini, Ketum Projo Dikabarkan Jadi Menkominfo

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Senin (17/7).

“Benar, besok (Senin) pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin.

Berdasarkan sumber Liputan6.com di lingkaran pemerintahan, Jokowi akan melantik satu menteri, empat wakil menteri, dan satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dikabarkan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Budi Arie yang juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) menjadi Menkominfo menggantikan Johnny G.Plate yang menjadi tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G. Posisi Budi Arie sebagai Wamendes dikabarkan akan diisi oleh Paiman Raharjo.

Jokowi juga akan melantik mantan wartawan Nazer Patria sebagai Wamenkominfo. Dia saat ini menjabat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN.

Kemudian, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury akan dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Posisi Pahala akan digantikan oleh pengusaha sekaligus Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Rosan Roeslani.

Sementara itu, anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz akan dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Budi Arie sendiri tak mau berbicara banyak soal kabar dirinya akan mengisi posisi Menkominfo. Dia menunggu pengumuman langsung dari Presiden Jokowi.

“Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak preogratif Presiden,” ucap Budi Arie saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

HEADLINE: Menanti Menkominfo Pengganti Johnny G. Plate Pilihan Jokowi, Kader Parpol?

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, melihat kemungkinan besar Menkominfo definitif bukan berasal dari Partai NasDem.

“Kayaknya menterinya dari non-NasDem. Bisa dari partai pendukung Jokowi yang lain, atau dari kalangan profesional,” ujar Adi kepada Liputan6.com, Selasa, 27/ Juni 2023.

Adi menilai hubungan antara Jokowi dengan Partai NasDem sudah sangat buruk belakangan ini.

“Saya kira hubungan Jokowi-NasDem itu sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Kelihatan bahwa judulnya saja NasDem itu masih jadi koalisi pemerintah, tapi suasana hati, suasana batin di antara NasDem dan Jokowi tidak bisa diselamatkan lagi,” ujar Adi.

Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan reshuffle jabatan Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate, kata Adi, NasDem sudah sangat sadar diri bahwa hubungannya dengan Jokowi sudah tidak baik. Sehingga, menurutnya, NasDem sudah tidak lagi berharap posisi Menkominfo.

“Bukan hanya soal hak prerogatif presiden, tapi sepertinya NasDem pasrah mau diapakan saja oleh Jokowi. NasDem pasti terima apa adanya. Mau dikembalikan ke NasDem ok, tidak dikembalikan juga, ok,” kata Adi.

Saat ini, Adi menilai, Partai NasDem pasti merasa sudah tidak jadi bagian dari koalisi pemerintah. Walaupun para elitenya menyatakan NasDem tetap bagian dari koalisi pemerintah, namun pastinya NasDem sudah pasrah.

“NasDem ini partai koalisi yang tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak diajak kumpul-kumpul, tidak pernah diajak bertemu, dan tidak pernah diajak bercanda lagi oleh Pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa hubungan NasDem dengan Jokowi sudah tidak bisa diselamatkan lagi,” kata Adi.

“Oleh karena itu bagi NasDem ya pasrah saja. Mau dikasih NasDem, mau tidak dikasih NasDem, Menkominfo itu tidak ada soal,” tambahnya.

NasDem Sadar Hak Prerogatif Presiden

Sementara itu, NasDem sebagai partai bernaung Johnny G. Plate mengaku belum mendapatkan informasi apakah jabatan Menkominfo akan diberikan NasDem atau tidak. Termasuk apakah pihaknya sudah dihubungi Presiden atau belum terkait rencana penunjukan Menkominfo definitif pengganti Johnny G. Plate.

“Aku enggak tahu, belum tahu,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Juni 2023.

Meski demikian, Sahroni menegaskan, NasDem akan tetap berada di koalisi pemeritah Jokowi. Ia menyebut partainya tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga masa jabatan berakhir di 2024.

“Tetap di koalisi pemerintah dong. Komitmen kami terus berada di koalisi bersama pemerintah bukan hanya retorika semata. Kami terus mendukung program pemerintahan,” ujar Sahroni.

Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menegaskan, tidak akan mengajukan nama pengganti Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, jika tidak diminta oleh Presiden Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh tak lama setelah Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka.

“Bagaimana dengan Plt-nya Bung Johnny Plate di-reshuffle-nya? Kita terima. Kita konsisten, itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah untuk mengatakan apa yang telah kita utarakan. Konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa kita berikan pada partai ini,” ujar Surya Paloh, Kamis, 18 Mei 2023.

“Akan mengajukan nama baru? Kalau kita konsisten ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden enggak suka. Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden,” ucap Surya Paloh.