Adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mewacanakan munaslub. Ridwan punya alasan kuat. Dengan waktu yang sudah mepet menjelang pilpres 2024, menurut Ridwan, Airlangga hanya punya waktu sampai Agustus untuk menentukan sikap Partai Golkar.

Jika sampai Agustus Partai Golkar tidak membuat poros baru, maka satu-satunya jalan adalah munaslub.

“Memang (munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober, ya hancur Golkar,” ujar Ridwan kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.

Ridwan mengakui memang tidak ada rekomendasi munaslub dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar. Namun munaslub bukan barang haram. Airlangga sebagai pemimpin tertinggi harus mampu menjalankan tugas yang diberikan partai.

Kata Ridwan, dalam rekomendasi Dewan Pakar ada batas waktu hingga Agustus untuk membentuk poros baru. Apabila target itu tidak tercapai, maka menurutnya, munaslub harus dilaksanakan.

“Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? Ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah, kalau kita berkoalisi, harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub,” jelas Ridwan.

“Maka bulan Agustus kita harus munaslub untuk mengubah keputusan munas,” Ridwan menegaskan.

Secara definisi, munaslub merupakan musyawarah yang dilakukan karena adanya masalah besar atau mendesak agar secepatnya diatasi. Misal, pergantian pimpinan organisasi atau partai politik karena tersangkut masalah dan pelanggaran.

“Munaslub harus usulan DPD provinsi, 2/3 DPD atau ketua umum menyatakan tidak sanggup. Kita sudah tiga kali munaslub, jadi bukan barang haram,” kata Ridwan.

Terkait apakah DPD menghendaki munaslub atau tidak, Ridwan menilai kader Golkar memiliki akal sehat. Bila Agustus DPP Partai Golkar belum juga memiiki sikap, maka ia percaya DPD sepakat menggelar munaslub.

“Kader Golkar itu orang realistis, tidak dogmatis. Semua punya akal sehat. Saya yakin DPD punya akal sehat,” kata Ridwan.

Apalagi, menurut Ridwan, para anggota Dewan Pakar menilai kinerja Airlangga saat ini tidak memuaskan dan memiliki elektabilitas yang rendah. Sehingga sudah selayaknya dievaluasi, baik pencapresannya maupun kepemimpinannya di partai.

“Tidak ada yang puas, karena Dewan Pakar itu mereka yang berjuang di zaman Golkar jaya dan terpuruk. Sekarang Golkar tidak terpuruk, kok begini prestasinya,” ungkap Ridwan.

Ridwan juga mengkritik kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini yang kurang terjun ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, meski zaman sudah berubah, tapi untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi masyarakat adalah keharusan.

“Pengurus saat ini, mereka fokus marketing digital 4.0. Dikira tidak butuh bertemu rakyat? Terjun ke rakyat, tidak,” ujar Ridwan.

Baca juga: Pengamat Dorong Airlangga dan Cak Imin Bangun Poros Keempat di Pilpres 2024