Tag: Pemprov

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Patuhi Sanksi Perbaikan Lingkungan

September 10, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengancam bakal menjatuhkan sanksi tegas terhadap para perusahaan yang enggan memperbaiki pembuangan emisinya. Peringatan itu sebagai tindak lanjut atas sanksi administratif yang telah diberikan.

“Kemarin kan sudah ada satu-dua yang akan ditindak secara hukum. Kalau mereka sudah melanggar aturan apalagi lingkungan hidup, kita akan lakukan tindak tegas,” kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada wartawan, Minggu (10/9/2023).

Bahkan, Heru menyatakan tidak segan menutup usaha mereka dengan mencabut izin usahanya. Apabila permintaan perbaikan yang telah disampaikan Pemprov DKI tak dijalankan.

“Apalagi kalau tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai dengan perizinan, syarat-syaratnya, kita akan lakukan,” kata Heru.

Meski demikian, Heru meyakini perusahaan yang telah disanksi administratif akan menjalani perintah Pemprov DKI. Dengan memperbaiki pembuangan emisi, demi menekan dampak polusi udara yang mencemari ibu kota.

“Aturan-aturannya kan sudah ada. Jika tidak, tentunya kami akan berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup di tahap kedua. Tapi saya yakin para industri yang terkena peringatan itu mereka mematuhi,” urai dia.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menghentikan sementara operasional sejumlah industri di sekitar kawasan Jakarta. Akibat melanggar izin lingkungan dan mencemarkan polusi udara di Ibu Kota.

Sebagaimana data, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Rabu, 30 Agustus. Satu perusahaan concrete batching plant (CBP) di Jakarta Barat, yakni PT Merak Jaya Beton dihentikan operasionalnya sementara.

Pemprov DKI menemukan PT Merak Jaya Beton belum menindaklanjuti pemenuhan komitmen dengan penyusunan dokumen lingkungan.

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan pemerintah terkait kemacetan dan polusi udara yang masih terjadi. Heru Budi pun meminta perusahaan swasta untuk ikut menerapkan WFH.

Pemprov DKI Sebut Water Mist Efektif Tekan Polusi Udara di Jakarta

September 8, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa mengungkapkan, jumlah water mist yang ideal untuk dipasang di setiap gedung guna mengurangi polusi udara adalah minimal empat buah. Meski demikian, terdapat keterbatasan dalam memproduksi alat penyemprot air ini.

“Jadi memang idealnya, harusnya itu empat sampai lebih lah punya water mist. Tapi sekali lagi, penemu water ini punya keterbatasan dalam memproduksi,” kata Fitri saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Maka dari itu, ia menyarankan untuk para pemilik gedung melakukan penyiraman dengan serentak agar polusi udara dapat menurun.

“Supaya semuanya rata, gedung-gedung di DKI ini rata melakukan hal yang sama, di jam yang sama, itu bisa secara kumulasi menurunkan pencemaran udara,” tambah Fitri.

Terkait keefektifan water mist, Fitri mengklaim alat ini bisa mengurangi polutan PM2,5. Namun, ia tak merinci berapa besaran polutan yang bisa dikurangi itu.

“Ada penurunan untuk PM 2,5 terhitung dari tanggal 1 sampai 4 (September). Saya belum dapat lagi data dari tanggal 5 sampai 8 hari ini. Tapi yang pasti ada penurunan untuk PM 2,5,” jelas Fitri.

“Kita lihat ini cukup efektif tapi itu tadi, lebih banyak kendalanya dalam proses produksi. Selain dari sumber daya manusia, juga bahan bakunya yang membuat ini jadi masih sangat terbatas,” sambungnya.

 

Pemprov Kaltim Ukir Sejarah Baru, APDB Meningkat Signifikan Mencapai Rp25 Triliun

August 29, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Samarinda Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengukir sejarah baru, dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ya, di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi dari tahun ke tahu atau sejak 2019, APBD Kaltim terus meningkat signifikan. 

Mulai di angka Rp13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp25,3 triliun pada tahun anggaran 2023. Nilai APBD itu, bahkan diklaim tertinggi sepanjang sejarah fiskal Benua Etam. 

“Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, APBD tahun ini Rp25,3 triliun. Saya 10 tahun di sini, tidak pernah lebih Rp15 triliun. Alhamdulillah ini perjuangan Bapak Gubernur didukung seluruh rakyat Kaltim,” kata Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim. Peningkatan PAD dari sektor pajak, berkat inovasi yang terus dilakukan Pemprov Kaltim. 

Salah satu yang paling jitu adalah kebijakan relaksasi pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi. Beleid ini berhasil menjadi stimulus positif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Serta melalui inovasi dan digitalisasi pelayanan kesamsatan.

 

“Pada kurun waktu empat tahun terakhir, struktur pendapatan daerah Provinsi Kaltim didominasi oleh komponen PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 55,02%. Selebihnya pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 44,86% dan sisanya pada komponen lain dari pendapatan daerah yang sah,” terang Yusliando

Persentase itu, menurut Yusliando cukup baik karena artinya, Kaltim telah satu langkah lebih maju menuju kemandirian fiskal. Kondisi itu dapat terjadi karena APBD didominasi oleh PAD dibandingkan pendapatan transfer dari pusat. 

“PAD 55%,  berarti tingkat kemandirian fiskal kita cukup baik ketimbang pendapatan dari DBH (Dana Bagi HAsil),” katanya. 

Selain itu, Kaltim juga memiliki sumber pendapatan baru melalui skema pembiayaan alternatif dana karbon. Pemprov Kaltim telah menerima dana kompensasi penurunan emisi karbon tahap pertama dari World Bank senilai USD20,9 juta dari total USD110 juta.

 

(*)

Anggota DPRD DKI Sentil Pemprov Imbas Ada TPU Jadi Kandang Hewan

June 14, 2023 / / 0 Comments

Jakarta, CNN Indonesia —

DPRD DKI Jakarta menyoroti video viral yang sempat memperlihatkan kondisi area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Prumpung, Jakarta Timur, jadi tempat kandang hewan hingga tempat menjemur pakaian.

Menurut anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian, peristiwa itu bentuk ketidakseriusan Pemprov DKI, khususnya Dinas Pertamanan dan Hutan kota dalam mengelola aset.

“Nampak ketidakbecusan dinas dalam mengelola asetnya sendiri. Banyak aset diabaikan, tidak terkelola dengan baik dan justru Dinas sibuk sendiri belanja lahan baru dengan jumlah anggaran yang besar,” kata Justin dalam keterangan tertulis, Rabu (14/6).

Ia menyayangkan langkah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang memilih menggelontorkan uang untuk membeli lahan baru, namun tidak mengelola aset yang dimiliki.

“Ratusan miliar digelontorkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk membeli lahan baru, mereka menghamburkan uang dan memilih cara tersebut dibanding mengelola aset tanah yang sudah ada ini,” katanya.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI itu menduga ada oknum yang bermain dalam hal penguasaan aset daerah.

“Saya yakin dinas tersebut tahu dari awal. Ada petugas TPU, unit pengelolanya juga ada, tentu pendudukan ini tidak terjadi tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka, bahkan jangan-jangan memang disewakan oleh oknum,” katanya.

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya viral rekaman video yang memperlihatkan kondisi TPU, di mana sejumlah makam di sana terlihat dipagari dengan bambu. Dalam video yang beredar, terlihat kondisi TPU. Sejumlah makam terlihat dipagari dengan bambu. Narasi dari video viral itu menyebut makam orang tuanya dipakai buat jemuran hingga kandang hewan, lalu meminta dinas untuk turun tangan.

Belakangan, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur disebut telah melakukan penertiban di lokasi.

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur bergerak melalukan penertiban di sekitar lokasi pada Senin (12/6).

Dilansir melalui akun Instagram resmi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, @tamanhutandki, personel tampak membersihkan area TPU. Pagar-pagar bambu yang sebelumnya tertancap di area pemakaman dicabuti, dikumpulkan, lalu diangkut ke dalam gerobak.

“Mari bersama-sama kita jaga kebersihan dan ketertiban taman pemakaman umum di DKI Jakarta,” demikian keterangannya.

(yoa/kid)


[Gambas:Video CNN]



Pelayanan Publik di Pemprov DKI Jakarta Belum Merata, SKPD Diminta Bekerja Efektif

May 31, 2023 / / 0 Comments

 

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN), Ahmad Sulhy, menilai, belum semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta paham akan tugas dan fungsinya.

Hal ini disampaikannya dalam diskusi “Implementasi Pengawasan Layanan Publik di DKI Jakarta”. Ahmad masih melihat adanya ketimpangan pelayanan publik kepada orang tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berbeda.

“Kalau kita amati, tidak semua SKPD di Pemprov DKI Jakarta seperti sadar akan kewajibannya memberikan pelayanan publik. Terjadi ketimpangan antara SKPD satu dengan SKPD lainnya,” kata Ahmad dalam keterangannya, Kamis (31/5/2023).

Misalnya, masih ada masyarakat kesulitan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jakarta, di mana masyarakat baru tahu informasi dengan mendatangani kantor pemerintahan.

“Seharusnya prosedur dasar ini bisa dengan mudah kita dapatkan sehingga proses pengurusan sejak pendaftaran hingga penerbitannya bisa lebih cepat jika Dinas Perumahan masif menyosialisasikan berbagai aturan,” kata Ahmad.

Kemudian, di Dinas Pertamanan dan Hutan, di mana warga yang mengalami musibah meninggal dunia, tak jarang harus mengurus berbagai dokumen, dan yang tak mudah.

“Padahal, mereka sedang dalam suasana berduka, tetapi masih disibukkan dengan birokrasi yang jelimet,” ungkap Ahmad.