Tag: Pengganti

KPK Banding Vonis Eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Kejar Uang Pengganti Rp30 Miliar

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding atas vonis mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam kasus suap, gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Hari ini (25/8), Kasatgas Penuntutan Siswhandono, telah selesai menyatakan upaya hukum banding atas putusan tingkat pertama Terdakwa Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon),” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Minggu (27/8/2023).

Ali mengatakan, keputusan banding sudah disampaikan pihaknya melalui panitia muda tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

Ali menyebut, alasan utama banding untuk mengejar tuntutan kewajiban uang pengganti Rp30 miliar yang dibebankan kepada Sunjaya.

“Salah satu point alasan banding dari tim jaksa KPK terkait belum dikabulkannya tuntutan pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar Rp30 miliar,” kata Ali.

Untuk saat ini Ali menyebut pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap vonis Sunjaya. Ali berharap Pengadilan Tipikor pada PN Bandung segera mengirimkan salinan vonis tersebut.

“Salinan putusan tersebut adalah landasan tim jaksa dalam menyusun memori banding,” kata Ali.

Setelah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng akhirnya dijemput paksa oleh Penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura. Di bawah pengawalan ketat, Eltinus langsung diterbangkan ke Jakarta.

HEADLINE: Menanti Menkominfo Pengganti Johnny G. Plate Pilihan Jokowi, Kader Parpol?

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, melihat kemungkinan besar Menkominfo definitif bukan berasal dari Partai NasDem.

“Kayaknya menterinya dari non-NasDem. Bisa dari partai pendukung Jokowi yang lain, atau dari kalangan profesional,” ujar Adi kepada Liputan6.com, Selasa, 27/ Juni 2023.

Adi menilai hubungan antara Jokowi dengan Partai NasDem sudah sangat buruk belakangan ini.

“Saya kira hubungan Jokowi-NasDem itu sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Kelihatan bahwa judulnya saja NasDem itu masih jadi koalisi pemerintah, tapi suasana hati, suasana batin di antara NasDem dan Jokowi tidak bisa diselamatkan lagi,” ujar Adi.

Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan reshuffle jabatan Menkominfo untuk menggantikan Johnny G. Plate, kata Adi, NasDem sudah sangat sadar diri bahwa hubungannya dengan Jokowi sudah tidak baik. Sehingga, menurutnya, NasDem sudah tidak lagi berharap posisi Menkominfo.

“Bukan hanya soal hak prerogatif presiden, tapi sepertinya NasDem pasrah mau diapakan saja oleh Jokowi. NasDem pasti terima apa adanya. Mau dikembalikan ke NasDem ok, tidak dikembalikan juga, ok,” kata Adi.

Saat ini, Adi menilai, Partai NasDem pasti merasa sudah tidak jadi bagian dari koalisi pemerintah. Walaupun para elitenya menyatakan NasDem tetap bagian dari koalisi pemerintah, namun pastinya NasDem sudah pasrah.

“NasDem ini partai koalisi yang tidak dianggap, tidak diajak bicara, tidak diajak kumpul-kumpul, tidak pernah diajak bertemu, dan tidak pernah diajak bercanda lagi oleh Pak Jokowi. Ini menunjukkan bahwa hubungan NasDem dengan Jokowi sudah tidak bisa diselamatkan lagi,” kata Adi.

“Oleh karena itu bagi NasDem ya pasrah saja. Mau dikasih NasDem, mau tidak dikasih NasDem, Menkominfo itu tidak ada soal,” tambahnya.

NasDem Sadar Hak Prerogatif Presiden

Sementara itu, NasDem sebagai partai bernaung Johnny G. Plate mengaku belum mendapatkan informasi apakah jabatan Menkominfo akan diberikan NasDem atau tidak. Termasuk apakah pihaknya sudah dihubungi Presiden atau belum terkait rencana penunjukan Menkominfo definitif pengganti Johnny G. Plate.

“Aku enggak tahu, belum tahu,” kata Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni saat dikonfirmasi, Selasa, 27 Juni 2023.

Meski demikian, Sahroni menegaskan, NasDem akan tetap berada di koalisi pemeritah Jokowi. Ia menyebut partainya tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga masa jabatan berakhir di 2024.

“Tetap di koalisi pemerintah dong. Komitmen kami terus berada di koalisi bersama pemerintah bukan hanya retorika semata. Kami terus mendukung program pemerintahan,” ujar Sahroni.

Sebelumnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menegaskan, tidak akan mengajukan nama pengganti Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, jika tidak diminta oleh Presiden Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh tak lama setelah Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka.

“Bagaimana dengan Plt-nya Bung Johnny Plate di-reshuffle-nya? Kita terima. Kita konsisten, itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah untuk mengatakan apa yang telah kita utarakan. Konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa kita berikan pada partai ini,” ujar Surya Paloh, Kamis, 18 Mei 2023.

“Akan mengajukan nama baru? Kalau kita konsisten ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden enggak suka. Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden,” ucap Surya Paloh.