Tag: Polusi

Pemprov DKI Sebut Water Mist Efektif Tekan Polusi Udara di Jakarta

September 8, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta – Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa mengungkapkan, jumlah water mist yang ideal untuk dipasang di setiap gedung guna mengurangi polusi udara adalah minimal empat buah. Meski demikian, terdapat keterbatasan dalam memproduksi alat penyemprot air ini.

“Jadi memang idealnya, harusnya itu empat sampai lebih lah punya water mist. Tapi sekali lagi, penemu water ini punya keterbatasan dalam memproduksi,” kata Fitri saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Maka dari itu, ia menyarankan untuk para pemilik gedung melakukan penyiraman dengan serentak agar polusi udara dapat menurun.

“Supaya semuanya rata, gedung-gedung di DKI ini rata melakukan hal yang sama, di jam yang sama, itu bisa secara kumulasi menurunkan pencemaran udara,” tambah Fitri.

Terkait keefektifan water mist, Fitri mengklaim alat ini bisa mengurangi polutan PM2,5. Namun, ia tak merinci berapa besaran polutan yang bisa dikurangi itu.

“Ada penurunan untuk PM 2,5 terhitung dari tanggal 1 sampai 4 (September). Saya belum dapat lagi data dari tanggal 5 sampai 8 hari ini. Tapi yang pasti ada penurunan untuk PM 2,5,” jelas Fitri.

“Kita lihat ini cukup efektif tapi itu tadi, lebih banyak kendalanya dalam proses produksi. Selain dari sumber daya manusia, juga bahan bakunya yang membuat ini jadi masih sangat terbatas,” sambungnya.

 

HEADLINE: Menko Luhut Urus Polusi Udara di Jabodetabek, Target dan Sasarannya?

August 30, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta Polusi udara yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membuat pemerintah pusat ikut turun tangan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi langsung menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo atau untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara.

Disebut, Luhut bakal bertugas melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber emisi penyebab polusi udara. Khususnya, polusi yang dihasilkan industri yang ada di Jakarta. 

Luhut pun langsung bergerak. Dia pun menuturkan, perlu adanya langkah kurangi deforestasi, penanganan lahan kritis, dan sampah.

Hal ini menyusul diramalkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada bulan ini sama sekali tidak akan ada hujan paling tidak di Jakarta yang dianggap memperburuk kondisi kualitas udara di Jakarta.

“Karena perubahan cuaca itu besar, ini adalah musuh kita ramai-ramai. Mungkin kalau bahasa kerennya itu war against pollution atau perperangan melawan polusi. Jangan ada motong-motong pohon atau deforestasi lagi. Indonesia salah satu negara terbaik yang mengurangi deforestasi tahun lalu dan saya kira ini kerja keras dari KLHK,” ungkap Menko Luhut dalam kunjungan kerja ke Hulu DAS Citarum di Desa Ciminyak, Kec. Cililin, Kab. Bandung Barat pada Selasa (29/8/2023).

“Kita juga salah satu negara di dunia juga yang terbaik dalam penanganan polusi, penanganan sampah-sampah ini. Kita akan ambil semua langkah yang terpadu untuk mengurangi (polusi),” lanjut dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, penanganan polusi udara di Jabodetabek memerlukan kerja total bersama. Menurutnya, mengatasi polusi udara perlu waktu dan tak bisa langsung selesai.

“Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung,” kata Jokowi di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).

“Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan,” tambahnya.

Jokowi membeberkan sejumlah cara pemerintah mengamati polusi udara. Pertama mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. “Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal,” ucapnya

Kemudian, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor. Jokowi menyebut, bagi kantor yang belum ada pohonnya maka diwajibkan menanam.

“Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya, di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan,” kata Jokowi.

Selanjutnya, pemerintah telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan penerapan work from home (WFH). Selain itu, pemerintah juga mengawasi sektor industri yang menyumbang polusi udara seperti PLTU hingga emisi kendaraan bermotor.

“Pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya,” ucapnya.

“Termasuk pemakaian mobil listrik buanyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap,” kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi memastikan bakal memberi sanksi terhadap perusahaan bandel yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Sanksinya perusahaan itu bisa ditutup.

“Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin pas rapat sudah disampaikan,” kata Jokowi.

Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber. Dirinya menegaskan, kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting.

Srubber berfungsi untuk menghilangkan racun lingkungan dari emisi industri. Tanpa scrubber, kualitas udara di kawasan industri akan jauh lebih buruk

“Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali,” pungkasnya.

Punya Sistem

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sedang menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk penanganan polusi udara.

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Agus Dwi Susanto mengungkapkan, sistem peringatan ini akan terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile.

“Kami sedang mempersiapkan early warning system. Sistem integrasi data-data yang ada juga ke SATUSEHAT. Jadi ini diharapkan bisa memberikan warning kepada masyarakat, apakah kualitas udara di tempat tinggal jelek gitu,” ungkap Agus saat memberikan ‘Press Briefing – Penanganan Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan Masyarakat’ di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Senin (28/8/2023).

“Nah, nanti akan keluar notifikasi, apa yang harus Anda lakukan. Ini yang kami sedang siapkan konsepnya.”

Agus melanjutkan, early warning system dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan. Namun, ia belum memastikan secara jelas, kapan akan mulai dirilis.

“Teman-teman dari kesehatan lingkungan atau kesling lain juga sudah berkoordinasi. Semoga dalam waktu dekat ini sudah akan keluar early warning system-nya,” katanya.

Secara umum, mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) polusi udara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Implementasi di lapangan sedang dibahas, apakah akan mengeluarkan selebaran atau peringatan sirine tatkala kualitas udara sedang buruk.

“Sistem juga bisa dilakukan secara manual dan harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah peringatan dini bisa dalam bentuk sirine misalnya, ketika kualitas udara lagi jelek,” terang Agus Dwi Susanto, yang juga Direktur Utama RSUP Persahabatan Jakarta.

“Apakah juga kemudian akan keluar selebaran-selebaran. Konsep seperti ini yang lagi dipikirkan.”

Sistem peringatan dini polusi udara yang terintegrasi dengan SATUSEHAT Mobile ini juga dipersiapkan secara nasional.

“Kemenkes secara nasional menyiapkan yang terintegrasi dengan early warning system data SATUSEHAT, sehingga bisa dari handphone masing-masing,” imbuh Agus.

Soal Polusi Udara, Ridwan Kamil: PLTU Banten Arahnya ke Selat Sunda Bukan Jakarta

August 18, 2023 / / 0 Comments

Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung soal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dituding jadi sumber emisi terbesar penyumbang polusi udara Jakarta. Menurut dia, asap PLTU Banten tak mengarah ke Jakarta.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan kepala daerah lainnya terkait permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

“Salah satunya evaluasi PLTU, apa dampaknya, dan harus secara ilmiah,” kata Ridwan Kamil di Kantor Menko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Ridwan Kamil menyebut, wacana yang berkembang di masyarakat, cenderung menyalahkan PLTU. Padahal, kata dia berdasarkan data cuma 25 persen emisi PLTU menyumbang polusi udara.

“Jadi PLTU Banten arahnya ke Selat Sunda bukan arah Jakarta,” ucap dia.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin kementerian dan kepala daerah di Jabodebek terkait arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan polusi udara.

“Menko menerjemahkan arahan Presiden di Istana. Di mana akhir bulan kita akan melaporkan hasil rencana aksi. Rencana aksi ini ada 10-12 multi dimensi kementerian lembaga dan tiga pemprov bergerak bersama-sama di Jabodetabek,” ucapnya.

Ridwan Kamil menjelaskan, hasil rapat menunjukkan jumlah kendaraan menyumbang emisi terbanyak, mencapai 75 persen dengan PM 2,5. Sehingga, mobilitas dengan kendaraan mesti dikurangi dengan menerapkan work from home (WFH).

“Harus digalakkan, Pemprov Jabar sudah melakukan. Dimulai dari PNS Bodetabek, maka saya akan rapat dengan Wali Kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya,” jelasnya.

Polusi Udara Jakarta Menggila, Rentetan Penyakit Mengintai

June 25, 2023 / / 0 Comments

Isu polusi udara untuk kota-kota besar dunia memang sering menjadi perhatian. Seperti halnya yang terjadi di Jakarta. Beberapa hari terakhir masyarakat mengeluhkan kondisi polusi Jakarta yang terlihat berkabut meskipun cuaca cerah.

Berdasarkan situs pemantauan kualitas udara dunia IQAir pada Sabtu, 24 Juni 2023 AQI US Jakarta mencapai angka 145 termasuk kategori tidak sehat. Sedangkan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara telah ditetapkan bahwa untuk mengukur kualitas udara di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Parameter baik buruknya kualitas udara dibagi menjadi lima kategori yaitu sebagai berikut:

– Baik (0-50), tingkat kualitas udara tidak memberi efek buruk bagi kesehatan manusia atau hewan, serta tidak mempengaruhi tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika.

– Sedang (51-100), tingkat kualitas udara tidak memberi efek buruk bagi kesehatan manusia dan hewan, namun mempengaruhi tumbuhan yang sensitif, serta nilai estetika.

– Tidak sehat (101-199), tingkat kualitas udara merugikan manusia dan kelompok hewan yang sensitif, serta menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

– Sangat tidak sehat (200-199), tingkat kualitas udara merugikan manusia dan kelompok hewan yang sensitif, serta menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

– Berbahaya (300-lebih), tingkat kualitas udara berbahaya secara umum dan menimbulkan kerugian kesehatan yang serius.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Erni Pelita Fitratunnisa menyatakan untuk mengetahui kondisi kualitas udara Jakarta, pihaknya menggunakan acuan dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang tersebar di lima kota administrasi dan tiga mobile station. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan pihak mitra terkait pengukuran kualitas udara yang tersebar di 14 titik.

Untuk periode akhir Mei-awal Juni 2023, konsentrasi rata-rata harian PM2.5 di Jakarta berada pada level 47,33- 49,34 µg/m3. Ambang batas PM 2.5 yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 15 mikrogram per meter kubik, sedangkan standar pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar 55 mikrogram per meter kubik.

Fitri, sapaan Erni Pelita Fitratunnisa, menyatakan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi kualitas udara di Jakarta, yakni alam dan aktivitas manusia. Untuk faktor alam seperti cuaca, arah angin, kelembaban. Saat musim kemarau seringkali ada faktor kenaikan suhu hingga pergerakan angin yang lambat. Sedangkan aktivitas manusia terdiri dari sektor transportasi dan industri.

Berdasarkan penghitungan inventarisasi emisi polusi udara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Vital Strategies menunjukkan bahwa sumber polusi terbesar di Ibu Kota adalah dari sektor transportasi untuk polutan PM2.5, NOx, dan CO. Sementara kontributor kedua adalah industri pengolahan terutama untuk polutan SO2.

“Jadi kalau disampaikan di bulan Juni-Juli kita mulai memasuki musim kemarau, artinya kondisi kualitas udara kita juga menunjukan tingkat kosentrasi yang dikatakan mungkin tidak seperti pada bulan di musim penghujan,” kata Fitri kepada Liputan6.com.

Kendati begitu biasanya penurunan konsentrasi polutan akan terjadi saat musim hujan. Fitri menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan sejumlah strategi untuk penanggulangan polusi udara tersebut. Pertama yaitu penyusunan regulasi pengendalian udara yang telah dilakukan sejak tahun 2005 atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Berdasarkan aturan tersebut Pemprov DKI Jakarta juga menurunkan sejumlah aturan sebagai upaya percepatan pengendalian pencemaran udara. Salah satunya melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam aturan itu terdapat tujuh aksi yang harus dilakukan, yaitu uji emisi dan peremajaan kendaraan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020.

Lalu, kedua, perluasan kebijakan ganjil genap, peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum, dan congestion pricing. Ketiga, pengetatan uji emisi untuk kendaraan pribadi.

Keempat, peralihan moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki. Kelima, pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif. Keenam, penghijauan pada sarana dan prasarana publik dan ketujuh adalah peralihan energi terbarukan.

 

Tanggapi Candaan Heru Soal Atasi Polusi Udara Jakarta, DPRD DKI: Menyakiti Masyarakat

June 13, 2023 / / 0 Comments

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melempar candaan saat ditanyai solusi mengatasi buruknya kualitas udara di Ibu Kota. Dia berseloroh bakal meniup polusi dari kawasan industri yang menyumbang buruknya kualitas udara di Jakarta.

“Iya, saya tiup aja,” kata Heru ditemui usai meninjau jalur pejalan kaki (Pedestrian) di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Senin (12/6).

Usai berkelakar, Heru bahkan tidak lagi melanjutkan upaya penanganan apa yang bakal dia lakukan untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang ditimbulkan pada kawasan perindustrian.

Heru justru berfokus pada solusi menghadapi permasalahan polusi udara yang disebabkan dari kendaraan bermotor. Dia menyampaikan bakal mempercepat pengadaan kendaraan listrik yang memenuhi standar yang ada.

“Ya dipercepat motor listrik, mobil listrik terus bahan bakarnya yang memang memenuhi syarat. Ya harus semua pihak mengikuti lah,” kata dia.

Selain itu, Heru mengungkapkan juga akan memperbanyak keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah DKI Jakarta, sebagai salah satu upaya penanganan polusi udara di Jakarta.

“Ya ini termasuk RTH. Trotoar dan RTH. sekitar yang tadi saya ngomong kan ruang terbuka hijau,” ucapnya.